Rencana Dedi Mulyadi Syarat Untuk Menerima Bansos Melalui Program Keluarga Berencana ( KB)
JABAR,//jurnalnasional.id- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menjadikan keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sosial.
Rencana ini disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” yang digelar di Pusdai Jawa Barat.
Rapat tersebut dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Dalam kesempatan itu, Dedi menegaskan bahwa KB, khususnya metode vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial.
Ia juga menyoroti banyak keluarga prasejahtera yang memiliki jumlah anak banyak, sementara kebutuhan mereka tidak terpenuhi.
“Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” jelas Dedi dalam keterangannya, dilansir pada kamis (01/04/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa utamanya yang mendapatkan KB adalah laki-laki demi memastikan program KB berjalan maksimal.
Sebab, terdapat beberapa kendala pada KB perempuan, seperti lupa minum pil atau lainnya.
Serius dengan kebijakan ini, Dedi memastikan bahwa ke depannya data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan
Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB.
“Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” katanya.
Dedi menilai, kebijakan tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi jalan keluar dari banyaknya keluarga tidak mampu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang sedikitnya menghabiskan Rp25 juta per tindakan.
( Estty)
Komentar0